Pada dasarnya jurnal yang saya tulis ini berdasarkan penelitan yang sudah saya lakukan dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari para pembaca agar mereka dapat melaksanakan Pancasila dengan baik, akan tetapi penelitan ini lebih terfokus kepada implementasi dari sila ke-4 Pancasila. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif yang menitik beratkan hasil dari penelitian kepada pemahaman saya dari prosedur penelitan yang sudah saya lakukan, jadi kalian bisa mengatakan bahwa hasil penelitan ini adalah opini dari saya pribadi yang didasarakan kepada bukti-bukti, testimoni, dan fakta-fakta yang sudah saya dapatkan setelah melakukan penelitan saya. Dari penelitan ini saya dapat menyimpulkan bahwa sila ke-4 Pancasila belum dilaksakan dengan baik di Indonesia karena bermacam bermacam alasan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa inti dari sila ke-4 Pancasila adalah musyawarah, akan tetapi musyawarah sudah menjadi hal yang jarang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, dan sebagai gantinya kita lebih sering menggunakan voting untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi ada banyak solusi yang dapat kita lakukan agar sila ke-4 Pancasila dapat dilaksanakan dengan baik, dan kita juga berharap solusi-solusi tersebut dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah dari pengimplementasian Pancasila di Indonesia. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free DOI Sudahkah Sila ke-4 Pancasila Dilaksanakan dengan Baik di Indonesia dan Bagaimana Cara Mengimplementasikannya Muhammad Hair Rizky Universitas Negeri Jakarta, Indonesia muhammadhair90 Kata kunci Pancasila Sila ke-4 Implementasi Solusi Pada dasarnya jurnal yang saya tulis ini berdasarkan penelitan yang sudah saya lakukan dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari para pembaca agar mereka dapat melaksanakan Pancasila dengan baik, akan tetapi penelitan ini lebih terfokus kepada implementasi dari sila ke-4 Pancasila. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif yang menitik beratkan hasil dari penelitian kepada pemahaman saya dari prosedur penelitan yang sudah saya lakukan, jadi kalian bisa mengatakan bahwa hasil penelitan ini adalah opini dari saya pribadi yang didasarakan kepada bukti-bukti, testimoni, dan fakta-fakta yang sudah saya dapatkan setelah melakukan penelitan saya. Dari penelitan ini saya dapat menyimpulkan bahwa sila ke-4 Pancasila belum dilaksakan dengan baik di Indonesia karena bermacam bermacam alasan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa inti dari sila ke-4 Pancasila adalah musyawarah, akan tetapi musyawarah sudah menjadi hal yang jarang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, dan sebagai gantinya kita lebih sering menggunakan voting untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi ada banyak solusi yang dapat kita lakukan agar sila ke-4 Pancasila dapat dilaksanakan dengan baik, dan kita juga berharap solusi-solusi tersebut dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah dari pengimplementasian Pancasila di Indonesia. Keywords Five Principle’s The Fourth Percepts Implemetation Solution Is The Fourth Percept’s of The Five Principle’s is already being held properly in Indonesia and how to implement it. Basically this journal that i wrote is bassed on a research that i already did and intend to increase awareness of the reader so they can fullfill Five Principle’s so well, but this research is more focused on the implementation of The Forth Percepts of Five Principle’s. The method that i used in this research is descriptive method that count heavely on the results to my own understanding from research procedure that i already did, so you can say that this research result is my personal opinion that based on the evidence’s, testimonies, and fact’s that i already got after doing my research. From this research i can conclude that The Fourth Percepts of The Five Principle’s is not yet being held properly in Indonesia because of various reason’s. As we all know that the epitome of The Fourth Percepts of The Five Principle’s is colloquy, but colluquy is already became a thing that we rarely used to overcome a problem, and instead we more often use voting to overcome a problem. But there is a lot of solution’s that we can do so The Fourth Percepts of The Five Principle’s can being held properly, and we also hoped that solution’s can we used to overcome problem from the implementation of The Five Principle’s in Indonesia. Copyright © 2020 Muhammad Hair Rizky. All Right ReservedPendahuluan Sudahkah sila ke-4 dari pancasila terlaksana dengan baik di Indonesia? Kenyataanya memang sangat menyedihkan, karena pelaksanaan sila ke-4 di Indonesia sangat jauh dari kata baik. Saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang suka main hakim sendiri tanpa ada itikad baik untuk melaksanakan musyawarah supaya masalah cepat selesai. Mungkin beberapa dari kita masih mengingat sekitar dua tahun yang lalu ada seseorang yang diduga mencuri sepaker masjid dibakar hidup-hidup sampai tewas ditempat, yang padahal nyatanya speaker yang ia bawa adalah miliknya sendiri. Selain itu para wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat mewakili mereka dalam bermusyawarah untuk membela kepentingan rakyat, malah membela kepentingan partai politik mereka sendiri, membela kepentingan pribadi, dan yang paling parah adalah mengkorupsi uang-uang rakyat. Tapi kita juga tidak boleh menutup sebelah mata, karena saya meyakini masih ada orang-orang yang sudah menaati sila ke-4 penacasila dengan baik, dan kita tentu saja berharap agar kedepannnya sila ke-4 ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Metode Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif kualitatif yang menitik beratkan hasil dari penelitian kepada pemahaman saya dari prosedur penelitan yang sudah saya lakukan. Jadi kalian bisa mengatakan bahwa hasil penelitan ini adalah opini dari saya pribadi yang didasarakan kepada bukti-bukti, testimoni, dan fakta-fakta yang sudah saya dapatkan setelah melakukan penelitan saya. Selain itu saya juga melakukan studi pustaka online dalam melaksanakan penelitian ini. Untuk memperkaya data dalam penelitian ini saya juga menyebarkan kuisioner non kuantitaif agar penelitan lebih luwes dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Hasil dan pembahasan Tentu telah kita pahami bersama bahwa secara hukum, Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara mengharuskan segala kegiatan politik dan hukum di Indonesia sesuai dengan isi dan asas-asas Pancasila. Prof. Mahfud menegaskaan bahwa Pancasila yang diterima sebagai dasar negara membuat kita semua sebagai warga negara Indonesia WNI harus menerima berlakunya kaidah-kaidah yang akan menuntun kita dalam membuat kebijakan negara, terutama dalam kebijakan politik dan hukum internasiomal. Bagi bangsa Indonesia pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam pilar-pilar penegak berdirinya Negara Kesatuann Republik Indonesia NKRI, karena pancasila berperan sebagai dasar negara, dasar bersatunya bangsa Indonesia, ideologi bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, selama NKRI masih berdiri Pancasila harus tetap dipertahankan dan dilaksanakan. Salah satu cara agar Pancasia bisa tetap melekat di hati bangsa Indonesia secara turun-temurun, adalah melalui proses pendidikan formal. Pancasila sudah menjadi dasar negara sejak tahun 1945 yang tepatnya ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pancasila tertulis di pembukaanya. Sejak saat itu pancasila sudah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, serta melekat erat hingga menjadi kepribadian bagsa Indonesia, yang kesaktian, dan kebenarannya sudah diuji sepanjang sejarah NKRI dimana tidak ada satu golongan atau satu orangpun yang berhasil menghapuskan pancasila dari Bumi Pertiwi ini. Dalam mengamalkan isi dari Pancasila, kita sebagai bangsa Indonesia diharuskan untuk menjalankan setiap nilai dan asas yang terkandung di dalamnya, hal ini nantinya akan menghasilkan sikap pribadi yang luhur dari seluruh bangsa Indonesia. Selain setiap penyelengara negara baik di tingkat negara, provinsi, kota, sampai rukun tetangga, harus mengamlakan Pancasila dalam menjalani tugasnya sebagai penyelengara pemerintahan negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sangatlah dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, karena Pancasila adalah dasar negara kita. Akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan yang masih tidak dapat memahami dan menyadari hal tersebut. Banyak sekali individu yang menghafal poin-poin dari Pancasila saja tanpa memahami makna dari poin-poin itu. Di sisi lain norma-norma yang lahir dari pemaknaan Pancasila harus dijunjung tinggi dan tidak dilanggar, karena secara otomatis norma-norma tersebut akan menjadi hukum yang mengatur kehidupan bermasayarakat, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, dan yang melanggarnya harus menerima konsekuensi sesuai dengan norma yang berlaku. Namun ada hal yang menarik dari Pancasila ini, karena realitanya Pancasila yang sudah menjadi dasar negara dan ideologi NKRI, hanyalah sebuah kesepakatan politik para “Pendiri Bangsa” The Fonding Father. Terkadang realita ini membuat banyak orang terutama pelajar dan generasi muda yang pada hakikatnya akan menjadi fondasi baru bagi berdirinya Pancasila di NKRI, malah tampak acuh tak acuh pada pengamalan Pancasila. Ya, mereka memang hafal sila-sila dari Pancasila akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari mereka gagal mengamalkannya dan gagal memahami maknanya. Sebab itu penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan muda-mudi ini agar bisa mengamalkan Pancasila dan sampai pada akhirnya dapat menjadi fondasi baru bangsa Indonesia. Soekarno pernah mengatakan bahwa “…janganlah demokrasi yang kita jalankan itu demokrasi jiplakan entah dari Eropa Barat, entah dari Amerika Serikat, entah dari negara lain. Bahkan saya dalam waktu akhir-akhir ini menegaskan Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi.” Diluar setuju atau tidaknya kalian dengan konsep demokrasi terpimpin yang pernah dikemukakan Soekarno. Tetapi kita pasti setuju dengan kutipan pidato Soekarno tersebut yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia memerlukan konsep demokrasinya sendiri tanpa menjiplak demokrasi dari negara lain, karena demokrasi yang berjalan di Indonesia haruslah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Seorang ahli sosiologi dari timur-tengah yaitu Ibnu Khaldun pernah membuat pernyataan bahwa sesungghunya kekuasaan atas sesuatu berguna untuk mengekang nafsu kebinatangan manusia yang tak kunjung cukup akan suatu kekuasaan itu sendiri, sihingga nafsu tersebut tidak akan merajalela dan tetap terfokus ke kekuasaan yang dimiliknya saja. Ia juga menyatakan bahwa meskipun tujuan dari kekuasaan mulk adalah mengekang nafsu kebinatangan manusia, akan tetapi ada tujuan lain dari kekuasaan itu sendiri, yaitu membawa perdamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Diluar itu perlu diingat bahwa suatu kekuasaan itu layaknya pisau bermata dua, dimana pada suatu sisi kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur segala urusan dengan baik dan benar, dan di sisi yang lain kekuasaan dapat dijadikan alat kesewenang-wenangan seseorang yang memiliki kekuasaan tersebut. Dari pendapat kedua tokoh diatas kita dapat menyimpulkan bahwa sesunguhnya format perpolitikan suatu negara serta konsep demokrasinya tidak akan datang tanpa adanya usaha untuk menemukannya. Dan perlu diingat bahwa pencarian format politik ini dapat terkendala dengan masalah sosial politik. Ada beberapa negara yang sudah berhasil menemukan format politik yang sekiranya cocok untuk negaranya akan tetapi harus di awali dengan konflik, seperti halnya perang saudara yang terjadi di Amerika Serikat. Perang tersebut terjadi karena Amerika Serikat terbgai atas 2 kubu yaitu kubu industrialis yang tetap menginginkan perbudakan agar industrinya dapat berjalan seperti biasa, dan kubu yang setuju dengan Konstitusi Amerika yang ingin menghapuskan sistem budak yang dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Akhirnya konflik ini berakhir dan dimenang kan oleh Konstitusi Amerika dengan memberi pengertian ke negara-negara bagian yang berada di kubu industrialis. Tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia pun sempat mengalami beberapa konflik politik yang terjadi diantara para tokoh politik pendiri bangsa yang ingin menentukan format politik yang tepat bagi bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, format politik Indonesia selalu berubah-ubah. Pada awalnya pemerintahan Indonesia berbentuk Parlementer, akan tetapi pada akhirnya sistem pemerintahan pun diubah menjadi Presidensial dengan bentuk yang terus-menerus mengalami perubahan serta diikuti dengan perubahan skenario politik pada saat itu. Misal, dalam masa Pemerintahan Orde Baru Presiden Seoharto menerapkan Adigium “Ekonomi adalam Panglima”, oleh karena itu terjadilah penyederhanan partai politik yang diharapkan dapat memfokuskan negara dalam mengurus ekonominya, pada masa itu Pembangunan Ekonomi memang menjadi hal yang diutamakan. Sedangkan pada era reformasi Adgium yang ditetapkan dan dijalankan adalah “Kebebasan Berpolitik dan Penegakkan HAM”, sehingga pada masa awal reformasi rakyat mulai merasakan deomkrasi sebagaimana menstinya. Akan tetapi lambat laun para politikus kembali mengutmakan kepentingan individu dan golongan tertentu lagi, seperti yang terjadi pada era Orde Lama dan Orde Baru. Oleh sebab itu perlu dipahami bahwa demokrasi yang akan dibentuk, digunakan, sampai nantinya dikembangkan di Indonesia harus disesuaikan dengan pengamalan Pancasila tepatnya Sila ke-4. Karena tanpa kemampuan untuk memahami, menjelaskan dan menerapkan sila ke 4 dalam pendidikan demokrasi di Indonesia, maka para pelajar hanya akan memahami demokrasi yang dianut oleh negara-negara barat yang menggap demokrasi sebagai kebebasan politik dalam berkompetisi yang nantinya sering diterapkan pada pemilihan ketua OSIS yang hanya mengandalkan persaingan dengan saling berdebat dan berkampanye. Kondisi inilah yang menjadikan banyak pelajar tidak memahami apa arti dari “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kondisi yang riskan ini membuat kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk membuat model penerapan dan pengamalan Sila ke-4 pancasila sebagai fokus dalam berjalannya pendidikan demokrasi di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan karena jika seorang siswa keliru dalam memahami makna dan hakikat dari demokrasi, maka kekeliruan itu akan terus diyakininya sampai ia tumbuh dewasa. Pendidikan demokrasi ini juga dilakukan dengan harapan agar demokrasi yang diimplementasikan di Indonesia adalah demokrasi yang deliberative, yang tidak kapitalis, maupun liberalis, atau malah demokrasi yang dipimpin tangan besi dalam sebuah pemerintahan tirani. Makna dari Pancasila Sila ke-4 adalah pelaksanaan demokrasi. Secara umum demokrasi memiliki arti “pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat”. Sederhananya demokrasi adalah pelibatan seluruh bangsa dalam pemerintahan. Permusyawaratan memiliki arti berusaha membuat keputusan yang bulat, dan melakukan tindakan bersama setelah itu. Bulat disini maksudnya adalah mufakat, dengan mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian demokrasi yang berlandaskan pancasila memiliki unsur mufakat sebagai hasil kebijakannya. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa unutk memperoleh hasil terbaik dalam bermasyarakat perlu adanya musyawarah mufakat yang dilakukan agar semua pihak merasa nyman dan puas dengan keputusan yang dihasilkan. Dalam melaksanakan hasil dari musyawarah diperukan sikap jujur kepada sesama. Karena perlu diingat bahwa musyawarah yang dilakukan sudah mencapai keputusan yang bulat atau mufakat sehingga apapun yang terjadi dalam proses permusyawaratan harus diterima bersama agar muncul keputusan yang bulat dan disetujui oleh semua pihak yang hadir saat musyawarah berlangsung. Musyawarah sudah menjadi kebiasaan dan tradisi bagi bangsa Indonesia, apalagi bila kita harus memutuskan suatu perkara yang sulit dan melibatkan banyak pihak, maka musyawarah lah jalan keluarnya. Dengan musyawarah akan timbul suatu prinsip bahwa hasil dari musyawarah yang sudah mufakat adalah hasil akhir yang sudah menjadi jalan keluar bagi semua pihak dan hasil yang sudah mufakat atau bulat ini diharapkan bisa membuat semua pihak senang dan puas dengan musyawarah yang sudah dijalani. Apabila musyawarah yang dilakukan berlangsung alot akan tetapi dibutuhkan hasil sesegera mungkin maka penyelesaian masalah boleh saja dilakukan secara pemungutan suara. Sejak jaman dahulu musyawarah sudah dilakukan di desa-desa dan lembaga-lembaga adat sejak zaman Hindia Belanda, pada saaat itu musyawarah memiliki berbagai bentuk. Dalam bermasyarakat, pasti timbul banyak perbedaan yang mencolok di dalam setiap aspeknya. Hal ini timbul karena memang semua manusia di dunia ini tidak ada yang sama. Oleh karena itu Sila ke-4 Pancasila menjelaskan bagaimana cara kita membudayakan dan membiasakan demokrasi, dan menerima perbedaan yang terjadi karena sesungguhnya perbedaan adalah hal yang wajar dan tidak perlu dibuat tambah rumit dengan perdebatan. Selain itu Sila ke-4 Pancasila juga menjelaskan bahwa setiap WNI berhak diberikan kebebasan mengemukakan pendapatnya dimanapun itu. Bahkan ada banyak orang yang berpendapat bahwa perbedaan lah yang membuat hidup kita menjadi indah. Butir-butir sila ke-4 Pancasila menurut Tap MPR Nomor. I/MPR/2003 yaitu 1 Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2 Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3 Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4 Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5 Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6 Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7 Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8 Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9 Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10 Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Perlu kita pahami bersama bahwa Sila ke-4 pancasila mengandung dasar penyelesaian setiap masalah yaitu musyawarah mufakat. Di Indonesia, umumnya setiap orang mejunjung tinggi dan menerapkan musyawarah mufakat baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu perlu kita ingat bersama bahwa setiap Warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan mengemukakan pendapatnya di manapun ia berada, karena hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Negara yang berlandaskan pancasila bertujuan agar masyarakatnya menjadi masyarakat yang adil dan makmur selain itu juga ikut serta dalam membangun dan menjaga perdamaian dunia, dan perlu diingat Pancasila tidaklah statis melainkan dasar negara dan ideologi yang akan selalu diperjuangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perwujudan nilai sila ke-4 Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, sebagai warga negara Indonesia setiap manusia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah sila ke-4 ini sudah terlaksana dengan baik di Indonesia? Kenyataanya memang sangat menyedihkan, karena pelaksanaan sila ke-4 di Indonesia sangat jauh dari kata baik. Saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang suka main hakim sendiri tanpa ada itikad baik untuk melaksanakan musyawarah supaya masalah cepat selesai. Mungkin beberapa dari kita masih mengingat sekitar dua tahun yang lalu ada seseorang yang diduga mencuri sepaker masjid dibakar hidup-hidup sampai tewas ditempat, yang padahal nyatanya speaker yang ia bawa adalah miliknya sendiri. Selain itu para wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat mewakili mereka dalam bermusyawarah untuk membela kepentingan rakyat, malah membela kepentingan partai politik mereka sendiri, membela kepentingan pribadi, dan yang paling parah adalah mengkorupsi uang-uang rakyat. Tapi kita juga tidak boleh menutup sebelah mata, karena saya meyakini masih ada orang-orang yang sudah menaati sila ke-4 penacasila dengan baik, dan kita tentu saja berharap agar kedepannnya sila ke-4 ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Sekarang timbul pertanyaan baru, bagaimana caranya agar sila ke-4 Pancasila dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia? Cara yang paling ampuh adalah membiasakan kegiatan musyawarah sejak dini kepada anak-anak, disamping itu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia juga diperlukan agar rakyat Indonesia tidak akan main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah, selain itu penanaman nilai moral serta pelaksanaan norma agama juga perlu dilakukan agar wakil rakyat yang seharunya bermusyawarah unutk membela kepentingan rakyat selalu mengingat amanah yang sudah dititipkan kepadanya dan tidak lupa diri dalam menjalankan amanah tersebut. Selain itu peran mahasiswa sebagai agen perubahan sangat penting agar rakyat Indonesia dapat menjalankan sila ke-4 Pancasila dengan baik, salah satunya adalah dengan cara ikut serta di dalam ornganisasi-ornganisasi yang ada di masyarakat, melakukan pengabdian kepada masyarakat, aktif dalam musyawarah tingkat RT dan RW, turut serta dalam penanganan masalah di lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain. Seperti yang dibahas pada paragraf sebelumnya bahwa pembasaan kegiatan musyawarah sejak dini kepada anak-anak sangat efektif untuk membantu pelaksanaan dan pengimplementasian sila ke-4 pancasila. Oleh karena itu peran pendidikan dalam merealisasikan hal tersebut sangat lah penting, baik formal maupun informal, akan tetapi yang paling utama adalah pendidikan di sekolah, karena akan lebih efektif dilaksanakan mengingat di dalam satu kelas saja sudah ada lebih dari 20 orang, sehingga memudahkan proses pembiasaan musyawarah dikelas. Selain itu di organisasi-organisasi kesiswaan diksekolah juga sangat membantu proses pendidikan sila ke-4 panacasila, seperti OSIS Organisasi Siswa Intra Sekolah, Gerakan Pramuka Praja Muda Karana, ke organisasian Rohis Rohani Islam, ke organisasian Rokris Rohani Kristen, dan sebagainya sangat membantu proses pembelajaran pelaksanaan dan pengimplementasian sila ke-4 pancasila. Oleh karena itu mari kita pahami dulu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan proses mengembangkan diri baik secara individu maupun secara kelompok. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan keterampilan dan kebiasaan orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sekolah merupakan suatu cara untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di dalam sekolah kita di ajarkan bagiamana bertingkah laku , menyelesaikan suatu masalah dengan logik. Dari setiap jenjang sekolah kita selalu di tuntut untuk belajar yang rajin agar dapat melanjut ke perguruan tinggi, akan tetapi tidak sedikit juga yang mengganggap perguruan tinggi itu hanya sebatas mencari gelar, sedangkan ilmu hanya sampingan saja. Di saat kita sudah mencapai pendidikan tinggi, dengan kata lain menjadi seorang mahasiswa, di jurusan apa saja, ada beban baru yang kita pikul di pundak kita. Karena dengan menjadi seorang mahasiswa kita juga menjadi agen perubahan yang diharapkan dapat membawa perubahan yang nyata, positif, dan cepat, baik untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat maupun untuk membawa perubahan yang positif dan dapat membantu masyarakat luas. Oleh karena itu ada banyak sekali organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus-kampus, terutama kampus negeri. Organisasi-organisasi ini umumnya digunakan sebagai tempat seorang mahasiswa untuk berlatih ikut serta di dalam masyarakat setelah lulus nanti. Di dalam organisasi kemahasiswaan seperti BEM Badan Eksekutif Mahasiswa, BLM Badan Legislatif Mahasiswa, UKO Unit Keloahragaan, dan lain-lain, seorang mahasiswa bisa melatih kemampuannya dalam berdemokrasi dan bermusyawarah, sehingga menghasilkan generasi yang peduli, cepat tanggap, bermoral, menghargai orang lain, dan menghargai perbedaan pendapat. Dan itulah semua penjelasan opini saya tentang sila ke-4 pancasila dan pengimplementaisannya di Indonesia, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Referensi Kalidjernih, Freddy K. 2011. Puspa Ragam Konsep Dan Isu Kewarganegaraan. Edisi 3. Bandung Widya Aksara Press. Nadiroh, Nadiroh. 2019. Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan Tinggi. Artikel. Jakarta Universitas Negeri Jakarta. Rube’i, Muhammad Anwar. 2018. Implementasi Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Pada Mahasiswa Program Studi Ppkn Ikip PGRI Pontianak. Jurnal. Pontianak Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak. Suyahmo. 2015. Model Implementasi Sila Ke 4 “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan” Sebagai Lokus Pendidikan Demokrasi di SMP Kota Semarang. Jurnal. Semarang Universitas Negeri Semarang. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this K KalidjernihKalidjernih, Freddy K. 2011. Puspa Ragam Konsep Dan Isu Kewarganegaraan. Edisi 3. Bandung Widya Aksara Press. Nadiroh, Nadiroh. 2019. Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan Tinggi. Artikel. Jakarta Universitas Negeri Implementasi Sila Ke 4 "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan" Sebagai Lokus Pendidikan Demokrasi diImplementasi Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Pada Mahasiswa Program Studi Ppkn Ikip PGRI Pontianak. Jurnal. Pontianak Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak. Suyahmo. 2015. Model Implementasi Sila Ke 4 "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan" Sebagai Lokus Pendidikan Demokrasi di SMP Kota Semarang. Jurnal. Semarang Universitas Negeri Semarang.